Bagian Hukum

Tugas Pokok :

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan mengoordinasikan penyusunan, penetapan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pemberian dan koordinasi bantuan hukum dan hak asasi manusia, pembinaan dan pengendalian bidang hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum. 

 

Fungsi : 

  1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan evaluasi produk hukum;
  3. Pelaksanaan pemberian dan koordinasi bantuan hukum dan hak asasi manusia;
  4. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang hukum;
  5. Pelaksanaan dokumentasi dan informasi  hukum; f. Pelaksanaan penyuluhan Hukum. 

 

Uraian Tugas :

  1. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Hukum;
  2. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi hukum dan penyuluhan hukum;
  3. Menyusun rencana dan program kegiatan di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi hukum dan penyuluhan hukum;
  4. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi Informasi hukum dan penyuluhan hukum;
  5. Menyelenggarakan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi kepada semua unsur Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  6. Menelaah, memantau peraturan perundang-undangan dan perjanjian antara Pemerintahan Daerah dengan pihak lain serta mengevaluasi produk hukum yang telah ditetapkan;
  7. Mengoordinasikan perumusan dan penelahaan Raperda dan Peraturan Bupati serta produk hukum daerah lainnya; 
  8. Melaksanakan koordinasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di wilayah kabupaten;
  9. Melaksanakan sosialisasi HAM di wilayah kabupaten;
  10. Melaksanakan pembinaan hukum di wilayah kabupaten;
  11. Menyelenggarakan autentifikasi Produk Hukum Daerah;
  12. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. Membuat usulan anggaran kegiatan Bagian Hukum;
  14. Memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian maupun pelaksana di Bagian Hukum;
  15. Membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Hukum dalam rangka peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;
  16. Mengevaluasi hasil kerja Sub Bagian sesuai program dan langkah kerja yang telah ditentukan;
  17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan untuk bahan Peraturan lebih lanjut;
  18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  19. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.