Pesan kesalahan

  • Warning: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 dalam eval() (baris 3 dari /home/kuningan/subdomain/setda-bag-humas/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: file_get_contents(http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id=1639094&APPID=53c6c597d41c356beb7be857e1902eb4): failed to open stream: no suitable wrapper could be found dalam eval() (baris 3 dari /home/kuningan/subdomain/setda-bag-humas/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

ASN dan Kepala Desa Dilarang Kampanye

SEKDA Kabupaten Kuningan, DR. Dian Rahmat Yanuar jmengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa tidak turut campur dalam soal kampanye calon legislatife, calon anggota DPD maupun calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.

."Pekerjaan ASN dan kepala desa sudah banyak, jangan ditambah lagi dengan hal hal yang  dilarang. Kita sebagai ASN mari bekerja saja sesuai aturan,," ujar Dian Rahmat Yanuar, pada acara Pengawasan Pemilu Partisifatip Bagi ASN dan Kepala Desa Pada Pemilu 2019, di Hotel Horison Tirta Sanita . 

Sementara itu, dalam acara yang diikuti sejumlah ASN dan kepala desa, Divisi Pencegahan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, menyatakan larangan kampanye bagi ASN dan kepala desa telah diatur dala  UU Pemilu, Perbawaslu dan PKPU.

"Pada sosialisasi ini kami ingin  menyampaikan mengenai aturan main untuk ASN dan kepala desa dalam masa kampanye. Mereka masuk dalam golongan orang orang yang tak diperbolehkan berkampnye," ujar Abdul Jalil, Senin (19/11/2018)..

.ASN dan kepala desa selain tidak tidak boleh melakukan kampanye,  juga tidak diperkenankan u memengaruhi dan memberi dukungan secara terbuka kepada calon tertentu.

"Jadi ASN dan kepala desa dilarang memengaruhi warga untuk mendukung atau memengaruhi tidak memilih calon tertentu. Karena jika diemukan dan ada laporan serta  terbukti bisa dijerat pasal pidana. Sanksinya pun bisa ditahan," paparnya.

Sementara itu,  Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan,  Uca Sumantri, mengatakan jika ada ASN yang ketahuan melanggar aturan ini akan kena  sanksi sampai kepada pemecatan.

"Sanksinya juga tidak main main. mulai dari teguran, penundaan naik pangkat hingga  pemecatan," kata  Uca.  (Suhendra/Pubdok)