Bupati Apresiasi Penetapan PROPEMPERDA

BUPATI Kuningan H. Acep Purnama, S.H., M.H., mengapresiasi terkait ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2019, pada Rapat Paripurna Penetapan PROPEMPERDA, di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (14/5/2019).

“Ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendorong kamajuan pembangunan daerah khususnya dalam regulasi pemerintahan,” kata Bupati Acep Purnama. Ada 12 PROPEMPERDA yang diajukan legislatif terdiri atas raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, Raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Linggajati Kuningan, Raperda tantang rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Kuningan, Raperda tantang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kuningan nomor 35 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya Raperda tantang pencabutan 3 peraturan daerah yang mengatur desa, Raperda tantang PDAU Kuningan, Raperda tantang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, Raperda tantang kepemudaan, Raperda tantang izin mendirikan bangunan, Raperda tantangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2018, Raperda tantang perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2019, dan Raperda tantang APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

Sementara, ada tambahan PROPEMPERDA yang diajukan legislatif yaitu Raperda tentang pengelolaan daerah aliran sungai, Raperda tentang Lembaga pengelolaan pembangunan zona 4, dan Raperda tentang tata tertib DPRD “Rancangan-rancangan peraturan daerah ini diharapkan akan melahirkan peraturan daerah yang baik, taat azas, dan dapat dilaksanakan, berkeadilan, mempunyai kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat,” harapnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Pimpinan dan anggota Dewan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar. M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, seluruh kepala SKPD, Kepala Bagian Lingkup Setda Kuningan, BUMN, dan BUMD. (Dimas/Pubdok).