Pemkab Kuningan Raih Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha

PEMERINTAH Kabupaten Kuningan meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Republik Indonesia sebagai penghargaan tertinggi bidang pembangunan. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusup Kalla kepada Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH., di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu (17/7/2019).

Parasamya Purnakarya Nugraha yaitu Anugerah yang diberikan kepada institusi atau lembaga atas upaya yang sempurna dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini tanda penghargaan yang diberikan kepada provinsi/pemerintah kabupaten/kota yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Kuningan, DR. Wahyu Hidayah, M.Si., mengatakan penghargaan itu diraih buah penghargaan prestasi sebelumnya yakni selama kali tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih penghargaan Kinerja Tertinggi Nasional serta penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

“Selama tiga kali berturut-turut yaitu tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih penghargaan Kinerja Tertinggi Nasional serta penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, maka berhak menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha,” kata Wahyu Hidayah, yang turut mendampingi Bupati Acep Purnama, saat menerima penghargaan tersebut.

Sementara, Bupati Kuningan H. Acep Purnama bersyukur kepada Allah SWT atas diraihnya penghargaan itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat serta ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Penghargaan tertinggi dari Presiden dalam prestasi pembangunan, itu menjadi kado terindah pada masa jabatannya yang kedua bersama Wakil Bupati M. Ridho Suganda.

“Saya nyatakan penghargaan ini merupakan prestasi bersama pemerintah daerah, masyarakat serta semua stakeholder pembangunan termasuk di dalamnya ASN. Saya bangga karena di Jawa Barat baru pemerintah propinsi dan Kabupaten Kuningan yang meraih penghargaan tertinggi ini,” imbuhnya.

Menurut Bupati Acep, penghargaan yang diraihnya itu merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar mengingat di masa jabatan yang kedua ini harus terus mempertahankannya, bahkan meningkatkan kearah yang lebih baik sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterkan masyarakat Kabupaten Kuningan dapat terwujud melalui Visi “Maju” Ma’mur, Agamis dan Pinunjul berbasis desa tahun 2023.

“Mempertahankan predikat penghargaan seperti ini untuk memberikan realisasi pelayanan kepada masyarakat secara nyata. Kami tidak main-main, kami buktikan penghargaan yang kami terima ini sesuai dengan situasi dan kondisi terkait pelayanan kami kepada masyarakat,”tandasnya. Ia pun menyadari apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan belum optimal. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

“Penghargaan ini akan selalu kami jadikan motivasi, inovasi dan kami harus sudah bersiap-siap untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkait dengan bagaimana kita ingin mengajak peran pemerintahan secara baik, cerdas, efektif dan efisien, tepat guna, berhasil guna dan berdaya guna. Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama merasa memiliki, apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam membangun daerah,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, mengucapkan selamat kepada Kepala daerah yang meraih penghargaan. Jusup Kala mengatakan, penghargaan adalah suatu hal yang penting sebagai apresiasi atas prestasi yang dicapai. Sekaligus, kepada para pejabat lainnya, untuk menjadi contoh untuk berprestasi.

“Sekali lagi selamat kepada Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Pemerintah Kota Gorontalo, Gorontalo, yang telah meraih Parasamya Purnakarya Nugraha.

Penghargaan dan tanda kehormatan diberikan dalam rangka mengapresiasi kinerja Pemda dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, yang sejalan dengan platform tata kelola pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur melalui hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). (PUBDOK)