Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Tugas Pokok :

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai bidangnya meliputi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 
 
Fungsi :

  1. Penyiapan bahan kajian berupa data dan informasi di bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  2. Pelaksanaan pengkajian atas permasalahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  3. Penyusunan konsep/model alternatif upaya perbaikan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  4. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka alternatif pemecahan masalah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 
  5. Pengoordinasian tindaklanjut alternatif kebijakan kepada satuan kerja terkait di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. 

 
Uraian Tugas :

  1. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  2. Menganalisa kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  3. Membuat telaahan staf di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  4. Melaksanakan kajian mengenai tugas-tugas pemerintah daerah meliputi bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  5. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan pelayanan bidang sosial, penanggulangan bencana alam dan pengungsi, pelayanan kesehatan masyarakat, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahgunaanh Zat Adiktif (NAPZA),  keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kependudukan dan pencatatan sipil, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan, kekerasan rumah tangga dan perlindungan anak, nilaI-nilai budaya dan keagamaan, peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur, peningkatan keahlian dan keterampilan ketenagakerjaan, serta Hubungan industrial dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan;
  6. Menyertai Bupati dalam pelaksanaan urusan kedinasan yang membutuhkan pandangan di bidang  kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  7. Mengikuti dan/atau mewakili Bupati dalam simposium, seminar, lokakarya, saresehan dan sejenisnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tulisan dan lisan kepada Bupati baik secara langsung maupun melalui Sekretaris Daerah;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.