Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Tugas Pokok :

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai bidangnya meliputi Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. 
 
Fungsi :

  1. Penyiapan bahan kajian berupa data dan informasi di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  2. Pelaksanaan pengkajian atas permasalahan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  3. Penyusunan konsep/model alternatif upaya perbaikan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  4. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka alternatif pemecahan masalah di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  5. Pengoordinasian tindaklanjut alternatif kebijakan kepada satuan kerja terkait di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan. 

Uraian Tugas :

  1. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  2. Menganalisa kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  3. Membuat telaahan staf di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; 
  4. Melaksanakan kajian mengenai tugas-tugas pemerintah daerah meliputi di bidang pembangunan,  ekonomi dan keuangan;
  5. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan pembangunan infrastruktur wilayah dan utilitas pendukungnya, penataan dan pengembangan tata ruang wilayah, Perumahan layak huni dan penyehatan lingkungan, kebersihan dan lingkungan hidup, serta manajemen transportasi/perhubungan, optimalisasi Lembaga koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan, kerjasama perekonomian, produktivitas pertanian, penyertaan modal daerah, penggalian potensi keuangan daerah, BUMD dan Bank Perkreditan Rakyat, peningkatan dan pemeliharaan asset daerah;
  6. Menyertai Bupati dalam pelaksanaan urusan kedinasan yang membutuhkan pandangan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  7. Mengikuti dan/atau mewakili Bupati dalam simposium, seminar, lokakarya, saresehan dan sejenisnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tulisan dan lisan kepada Bupati baik secara langsung maupun melalui Sekretaris Daerah;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.