Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Tugas Pokok :

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai bidangnya meliputi Pemerintahan, Hukum dan Politik. 
 
Fungsi :

  1. Penyiapan bahan kajian berupa data dan informasi di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  2. Pelaksanaan pengkajian atas permasalahan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  3. Penyusunan konsep/model alternatif upaya perbaikan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  4. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka alternatif pemecahan masalah di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  5. Pengoordinasian tindaklanjut alternatif kebijakan kepada satuan kerja terkait di bidang pemerintahan, hukum dan politik. 

 
Uraian Tugas :

  1. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  2. Menganalisa Kebijakan Pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  3. Membuat telaahan staf di bidang pemerintahan, hukum dan politik yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
  4. Melaksanakan kajian mengenai tugas-tugas pemerintah daerah yang meliputi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta politik yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintah daerah;
  5. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan kelurahan dan desa, pertanahan, hubungan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, kerja sama antar daerah dan pengembangan wilayah serta batas wilayah, pembinaan kesatuan bangsa, perlidungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, produk hukum daerah, politik dalam negeri antara lain pelaksanaan pemilu dan partai politik;
  6. Menyertai Bupati dalam pelaksanaan urusan kedinasan yang membutuhkan pandangan di bidang pemerintahan hukum dan politik;
  7. Mengikuti dan/atau mewakili Bupati dalam simposium, seminar, lokakarya, saresehan dan sejenisnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tulisan dan lisan kepada Bupati baik secara langsung maupun melalui Sekretaris Daerah;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati dengan bidang tugas.