Pesan kesalahan

  • Warning: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 dalam eval() (baris 3 dari /home/kuningan/subdomain/setda-bag-humas/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: file_get_contents(http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id=1639094&APPID=53c6c597d41c356beb7be857e1902eb4): failed to open stream: no suitable wrapper could be found dalam eval() (baris 3 dari /home/kuningan/subdomain/setda-bag-humas/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Pemda Jalin Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

BUPATI Kuningan H. Acep Purnama, menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama  Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Kejaksaan Negeri Kuningan, di Ruang Kerja Bupati Kuningan, Selasa (19/2/2019).

Hal itu dilakukan dalam upaya meminamilisir permasalahan peraturan perundang-undangan  guna menciptakan situasi kondusifitas dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Bupati Acep Purnama yang saat itu didampingi Wakil Bupati M. Ridho Suganda serta sejumlah pejabat di lingkungan Setda Kabupaten Kuningan,  mengatakan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diarahkan untuk mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.

 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat itu melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsif demokrasi, pemertaan keadilan dan kekhasan suatu daerah.

“Efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan  kebijakan daerah perlu perlindungan hukum baik dibidang hukum perdatamaupun  tata usaha negara,” kata Acep Purnama.

Menurutnya, perlindungan hukum mencangkup  bidang penegakan, bantuan pertimbangan  dan pelayanan hukum  serta tindakan hukum lain khususnya dalam hukum perdata dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi. Ini dilakukan oleh Kejaksaan  Negeri Kuningan untuk kepentingan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

“Sejalan hal itu Pemerintah Kabupaten Kuningan mengadakan kesepakatan bersama  dengan Kejaksaan Negeri Kuningan  tentang kerjasama bidang hukum  dan Tata Usaha Negara, yang akan ditindaklanjuti dengan  perjanjian kerjasama  sesuai dengan kebutuhan program kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” paparnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Adyaksa Darma Yuliano, SH, MH Dengan adanya perjanjian itu diharapkan ada harmonisasi antara Kejaksaan Negeri Kuningan dan Pemerintah Kabupaten Kuningan apabila ada permasalahan hukum.

Kejaksaan punya kewenangan memberikan pertimbangan hukum baik kepada Pemerintah Pusat/Instansi vertikal/BUMN di daerah maupun pemerintah daerah/BUMD, pada keadaan ini dapat berada pada posisi memberikan pertimbangan hukum (legal Assistence, legal opinion dan legal audit) kepada kedua belah pihak.

“ Posisi kejaksaan yang strategis ini pada hakekatnya dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dan mediasi yang lebih komprehensif,” kata Adyaksa Darma Yuliano.

Selain itu melakukan tindakan preventif yang mengarah pada upaya-upaya meminamilisir permasalahan peraturan perundang-undangan  sehingga dapat menciptakan situasi kondusifitas dalam rangka mewujudkan Good Governance. (DONIS/Pubdok)