Sekda : Bantuan Pangan Non Tunai Harus Tepat Sasaran

UNTUK mengoptimalkan proses verifikasi dan validasi,   pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tingkat desa dan kelurahan diharapkan melakukan pendampingan di lapangan.  Hal itu agar program bantuan sosial (bansos)   sesuai sasaran, sehingga benar-benar dapat membantu program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di Kabupaten Kuningan ada  376 petugas desa yang  mengoperasikan aplikasi SIKS-NG sebagai sarana verifikasi dan validasi data. Mereka sudah melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan khususnya terkait tata cara verfikasi dan validasi data. .

Program BPNT di Kabupaten Kuningan sudah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2018 dengan jumlah bantuan 82.082 KPM dan jumlah agen sebanyak 320 age di seluruh desa dan kelurahan.

“Program ini  sangat baik  dalam upaya mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu harus dilaksanakn  dengan baik agar tepat sasaran,” kata Sekda Dian, Pada Rapat Rapat Bantuan Pangan Non Tunai,  di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya, Bantuan Sosial Pangan Non Tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta  pelayanan dasar. 

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat yang efisien, tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi (6 T). Bantuan ini diakses melalui kartu elektronik yang digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di warung, toko dan lain-lain.

“Kami Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyukseskan program BPNT Kementerian Sosial ini terus melaksanakan kordinasi dengan berbagai pihak diantaranya Perum Bulog, Bank BNI, Pendamping TKSK dan PKH untuk mengentaskan kemiskinan,” jelas Dian. (Dimas/Pubdok)

 

 

.