Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi SISKEUDES

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat bersama  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan menyelenggerakan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes versi 2.0, di Aula RM. Raja Seafood, Selasa (13/2/2019).

Kegiatan dengan tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, dibuka Bupati Kuningan H. Acep Purnama.

Bupati Acep mengatakan, penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan langkah strategis sebagai upaya pencegahan dini terjadinya peyimpangan dalam penggunaan keuangan desa, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, disamping sebagai pelaporan dana desa merupakan bagian dari laporan keuangan daerah.

Ia mengingatkan dalam rangka pengelolaan dana dimaksud, Bupati Kuningan mengingatkan agar menggunakan anggaran dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan  dengan sebaik-baiknya  sesuai  dengan pedoman  yang telah ditetapkan, tingkatkan komunikasi antara semua pihak mulai pemerintah desa dengan BPD, lembaga kemasyarakatan dan komponen masyarakat lainnya sehingga bisa saling membantu  menguatkan dalam upaya mencapai tujuan bersama.

“Tingkatkan juga koordinasi dengan camat dan SKPD terkait. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat bersinergi dengan kegiatan pembangunan di Kuningan dan lakukan penatausahaan dengan baik dan benar sehingga mampu meminamilisir kesalahan yang mungkin terjadi.

Salah seorang narasumber Adi Gemwan, Ak, MM, CA, CFrA, QIA, AAP Direktur Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I menerangkan, Hasil evaluasi implementasi siskeudes Versi 2.0 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 untuk kesiapan Regulasi Perkada KeuDesa dan pedomoan penyusunannya  telah dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2018 tanggal 2018 tentang Pengelolaan Keuangan  Desa tahun 2019.

Menurutnya, komitmen Pemerintah Daerah telah dibuatkan kebijakan yang mewajibkan seluruh  desa menggunkan Aplikasi  Siskuedes dalam pengelolaan keuangan  desa tahun 2019 sesuai peraturan bupati tersebut. Dalam pelaksanaannya telah dibentuk satgas tingkat Pemda dalam bentuk pembinaan Tingkat kabupaten dan Tim Fasilitasi untuk tingkat kecamatan sekaligus sebagai Admin siskuedes.(suhendra/pubdok)